Berdikari.co, Metro - Ketergantungan Pemerintah Kota Metro terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mulai mendapat sorotan serius dari DPRD setempat. Di tengah tekanan fiskal yang kian terasa, pemerintah daerah dinilai tidak bisa lagi hanya mengandalkan kucuran anggaran pusat tanpa upaya nyata memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota DPRD Kota Metro, Efril Hadi, menegaskan kondisi keuangan daerah saat ini harus menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai melakukan terobosan dalam menggali sumber pendapatan baru. Menurutnya, kemampuan fiskal daerah yang terbatas berpotensi menghambat pembangunan jika tidak segera diantisipasi.

“Pemerintah daerah harus mulai berpikir lebih kreatif dan inovatif. Tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat terus meningkat,” kata Efril, Senin (18/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Metro Utara. Dari hasil dialog bersama warga, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, saluran irigasi, hingga fasilitas penunjang pertanian dan pelayanan publik lainnya.

Menurut Efril, mayoritas usulan pembangunan masyarakat untuk tahun 2028 mendatang masih berkutat pada infrastruktur dasar yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah.

“Usulan masyarakat masih didominasi pembangunan jalan, irigasi, sektor pertanian dan fasilitas publik lainnya. Artinya kebutuhan dasar masyarakat ini memang belum selesai,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai kemampuan anggaran daerah justru sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampaknya mulai dirasakan terhadap sejumlah program pembangunan yang harus disesuaikan bahkan berpotensi tertunda.

Politisi tersebut menilai kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah agar segera mengubah pola kerja lama yang terlalu bergantung pada bantuan pusat. Menurutnya, Metro memiliki banyak potensi yang sebenarnya dapat dioptimalkan untuk mendongkrak PAD.

Ia menyebut sektor perdagangan, jasa, kuliner, parkir, pemanfaatan aset daerah, pertanian hingga pengembangan UMKM masih menyimpan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara maksimal.

“Di tengah keterbatasan fiskal ini, Pemkot Metro harus punya langkah konkret untuk menutup celah anggaran. Kreativitas mencari sumber pendapatan daerah menjadi kunci,” tegasnya.

Selain mendorong peningkatan PAD, Efril juga meminta pemerintah melakukan efisiensi belanja daerah. Ia menilai belanja operasional yang tidak terlalu mendesak perlu dievaluasi agar anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita ingin anggaran lebih banyak diarahkan ke belanja modal dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah harus jeli menentukan prioritas,” katanya.

Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan pembangunan nyata dibanding pengeluaran administratif yang tidak memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Sorotan DPRD tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa tantangan fiskal Kota Metro ke depan diperkirakan semakin berat. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut mampu membangun kemandirian fiskal agar tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah pusat.

Bagi warga Metro, persoalan ini bukan hanya menyangkut angka dalam APBD, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas infrastruktur, layanan publik, hingga pembangunan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. (*)