Berdikari.co, Bandar Lampung - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan evaluasi terhadap operasional dapur MBG dilakukan setiap hari berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Tengku usai menghadiri pelantikan Pengurus DPW GAPEMBI Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, aspek higienitas, keamanan pangan, hingga tata kelola distribusi menjadi fokus utama dalam pengawasan program MBG agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

“Kita targetkan zero incident. Tidak ada lagi kejadian-kejadian menonjol. Kalau ada SPPG yang standarnya tidak baik, distribusinya kurang baik, atau tata kelolanya buruk, maka akan langsung kita suspend tanpa terkecuali,” tegas Tengku.

Ia menjelaskan, BGN bersama pemerintah daerah saat ini juga terus mendorong percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

Menurut Tengku, sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan pengelola dapur menjadi kunci penting agar seluruh SPPG memenuhi standar kesehatan dan layak beroperasi sesuai ketentuan.

“Pak Gubernur, kepala daerah, dan seluruh pihak harus berkolaborasi supaya SPPG mudah mendapatkan SLHS, tentu dengan tetap memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.

BGN mencatat saat ini terdapat 1.158 dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Jumlah penerima manfaat di setiap dapur disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk mempertimbangkan daerah aglomerasi dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kalau di daerah 3T biasanya penerima manfaat di bawah 1.000 orang, sedangkan wilayah aglomerasi bisa lebih dari 2.000 penerima manfaat,” jelasnya.

Selain pengawasan operasional, BGN juga tengah melakukan pendataan ulang penerima manfaat program MBG hingga tingkat desa. Pendataan tersebut mencakup peserta didik di sekolah maupun madrasah yang belum seluruhnya masuk dalam sistem data nasional.

Pendataan dilakukan dengan melibatkan koordinator kecamatan dan koordinator wilayah agar data penerima manfaat lebih rinci dan akurat.

“Kita lakukan sampai tingkat desa supaya semua penerima manfaat benar-benar terdata,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tengku juga mengapresiasi peran Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurutnya, GAPEMBI memiliki peran penting dalam membina pengelola dapur agar seluruh SPPG mampu memenuhi standar pelayanan sesuai petunjuk teknis BGN.

Tak hanya itu, program MBG juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM, koperasi, dan pemasok lokal dalam rantai pasok dapur MBG.

“Minimal ada 15 supplier di setiap SPPG. Ini penting supaya program makan bergizi gratis juga menciptakan pemerataan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan GAPEMBI di Lampung.

Ia berharap organisasi tersebut mampu mendorong para pengusaha dapur untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita harapkan GAPEMBI bisa mendorong para pengusaha dapur agar dapurnya berkualitas dan sesuai standar,” kata Mirza.

Menurutnya, dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Ia berharap pengelolaan dapur MBG dapat terintegrasi dengan pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, hingga pelaku UMKM agar manfaat ekonominya semakin luas dirasakan masyarakat.

“Dapur MBG harus bisa membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk ikut terlibat, terutama pelaku UMKM,” tandasnya. (*)