Berdikari.co, Bandar Lampung - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga telah menjadi penggerak ekonomi nasional melalui investasi swasta dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, mengatakan hingga saat ini telah berdiri sekitar 28.800 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Alven saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW GAPEMBI Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pembangunan puluhan ribu dapur MBG dalam waktu singkat merupakan capaian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pembangunan nasional.

“Bayangkan, hampir 30 ribu dapur dikali Rp3 miliar. Artinya ada sekitar Rp90 triliun investasi yang berasal dari mitra GAPEMBI dan mitra SPPG, bukan dari APBN,” kata Alven.

Ia menjelaskan, pembangunan ribuan dapur tersebut mayoritas dilakukan melalui investasi swasta para mitra program MBG. Jika seluruh pembangunan mengandalkan mekanisme tender menggunakan APBN, menurutnya proses pembangunan tidak akan dapat berjalan secepat sekarang.

“Kalau semuanya mengandalkan APBN dan tender, pembangunan 28.800 dapur itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun,” ujarnya.

Alven menilai keberadaan program MBG turut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut aktivitas pembangunan dapur, distribusi bahan pangan, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal ikut menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah.

Di sisi lain, ia membantah anggapan yang berkembang di media sosial bahwa para mitra MBG memperoleh keuntungan besar dari program tersebut.

Menurutnya, sebagian besar mitra saat ini justru masih berada pada tahap pengembalian modal investasi.

“Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasi pengembalian investasi itu sekitar dua tahun. Jadi tidak benar kalau disebut pesta pora atau menikmati keuntungan besar,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dan unsur Forkopimda ikut membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait tata kelola program MBG.

Menurut Alven, program tersebut merupakan salah satu cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membangun sumber daya manusia Indonesia.

“Karena itu kami berharap pemerintah daerah ikut membantu meluruskan informasi yang keliru tentang program ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Alven juga menanggapi kritik yang menyebut program MBG tidak akan berdampak signifikan bagi kualitas masyarakat.

Ia menilai program serupa telah lama diterapkan di sejumlah negara maju seperti Jepang, China, hingga negara-negara Eropa dan terbukti berhasil meningkatkan kualitas generasi muda.

“Kalau kita lihat Jepang misalnya, mereka sudah lama menjalankan program makan bergizi dan dampaknya luar biasa terhadap kualitas sumber daya manusianya,” ujarnya.

Selain itu, Alven meminta Badan Gizi Nasional (BGN) lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme operasional dapur MBG dan tata kelola program di lapangan.

Ia menilai informasi negatif lebih cepat viral dibandingkan keberhasilan ribuan dapur MBG yang berjalan baik.

“Katakanlah ada 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen dari total lebih 28 ribu dapur yang ada. Dan sebagian besar masalahnya hanya terkait administrasi seperti IPAL atau SLHS,” jelasnya.

Menurut Alven, tidak semua persoalan di dapur MBG sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra investasi, karena operasional harian juga melibatkan pihak SPPG dan sumber daya manusia di lapangan.

“Kadang masalahnya ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra langsung di-suspend. Akibatnya pelayanan ke masyarakat terganggu dan pekerja kehilangan penghasilan,” katanya.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan Badan Gizi Nasional terhadap GAPEMBI selama ini, termasuk dalam berbagai agenda organisasi.

Di akhir keterangannya, Alven mengungkapkan bahwa program MBG saat ini tengah menghadapi gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan sejumlah kelompok masyarakat dan LSM.

Menurutnya, GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung pemerintah dan DPR RI dalam menghadapi gugatan tersebut.

“Ada beberapa gugatan terkait dana MBG di MK, dan GAPEMBI ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung program ini,” pungkasnya. (*)