Berdikari.co, Bandar Lampung – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat yang dinilai jauh dari target. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bahkan disebutnya “setengah mangkrak” akibat rendahnya realisasi pembangunan dan dugaan pelanggaran internal di lingkungan Kementerian PU.

Hingga 20 Mei 2026, pembangunan 93 Sekolah Rakyat di berbagai daerah baru mencapai progres sekitar 58 hingga 59 persen. Padahal, seluruh bangunan ditargetkan sudah siap digunakan sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026.

Dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengaku menemukan berbagai persoalan serius di internal kementeriannya. Ia menyebut ada oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji pada tahap awal pembangunan sehingga menghambat percepatan proyek.

“Masih ada yang mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal pembangunan Sekolah Rakyat. Akibatnya proyek ini bisa saya bilang setengah mangkrak,” kata Dody dikutip dari Detikcom.

Menurutnya, berbagai persoalan teknis sebenarnya sudah dipetakan sejak awal tahun dan seharusnya bisa diselesaikan pada Januari hingga Februari 2026. Namun karena penanganan yang lambat, progres pembangunan tertinggal dan berdampak pada keterlambatan proyek secara keseluruhan.

Dody mengaku kecewa karena jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang diisi tenaga profesional dinilai gagal menjalankan proyek sesuai perencanaan. Kondisi itu membuat dirinya harus turun langsung ke lapangan untuk mencari solusi percepatan pembangunan.

“Beberapa solusi sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin dianggap bercanda sehingga tidak dijalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya kontrak pembangunan yang justru menetapkan target penyelesaian setelah tahun ajaran baru dimulai. Padahal Presiden Prabowo Subianto meminta bangunan Sekolah Rakyat sudah siap digunakan paling lambat Juni 2026.

“Anak-anak harus masuk Juli 2026, berarti bangunan harus selesai Juni. Tapi ada kontrak yang target selesainya Juli bahkan Oktober,” tegasnya.

Akibat persoalan tersebut, Dody melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian PU. Sejumlah pejabat mulai dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai disebut telah diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Meski demikian, Dody optimistis sebagian besar proyek tetap bisa diselesaikan tepat waktu. Dari total 93 Sekolah Rakyat yang dibangun, sebanyak 88 sekolah ditargetkan rampung pada Juni 2026. Namun masih terdapat sejumlah daerah dengan progres pembangunan rendah, di antaranya Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. (*)